foto : Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono
Infoaktual – Suara penolakan terhadap tunjangan mewah anggota DPR semakin keras terdengar dari masyarakat.Gelombang kritik ini akhirnya membuat sejumlah fraksi di Senayan angkat bicara.Tiga fraksi besar, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar,kompak menyatakan setuju penghentian tunjangan yang dinilai tidak adil bagi rakyat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pihaknya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai perasaan rakyat.”Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio di Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2025 dikutip Vivanews.
Budisatrio bahkan melarang keras anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, semua anggota Gerindra di DPR wajib turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.
Ia pun menambahkan, sikap ini juga sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar wakil rakyat benar-benar hadir bersama masyarakat.”Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tegas Budisatrio.
Ketua Fraksi Golkar sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji juga menyatakan siap mendukung penghentian tunjangan DPR, termasuk fasilitas rumah.”Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,” kata Sarmuji.
Selain itu Ia juga ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi. Menurutnya, insiden itu harus menjadi momentum perbaikan sistem bernegara.”Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ucapnya.
Langkah serupa di ambil oleh Fraksi PDIP, Ketua DPP PDI- Perjuangan Said Abdullah menegaskan tunjangan DPR tidak bisa diukur dari aspek legal formal, melainkan harus berlandaskan etika dan empati.
Said mengingatkan seluruh anggota fraksinya agar menjaga sikap di tengah situasi masyarakat yang tengah bergejolak.Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujarnya.
Sumber : Vivanews