Foto : Istimewa
Infoaktual – Ditengah kondisi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), Pemerintah Provinsi Maluku Utara Justru masih mampu menganggarkan Rp 1 miliar untuk Gubernur Sherly Tjoanda Laos untuk live di salah satu TV nasional.
Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan Sherly tampil di televisi itu dipecah dalam dua paket. laporan LKPP Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10/2025), paket pekerjaan itu di bagian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
Paket pertama, yakni ‘Diseminasi informasi publik daerah melalui TV Nasional’ dengan cantuman kode RUP 59729318. Dimana
pagu anggaran kegiatan bersumber dari APBD TA 2025 itu senilai Rp 500 juta. Dengan rincian penjelasan volume pekerjaan satu kali dan metode pengadaan langsung.
Adapun spesifikasi pekerjaan paket pertama tersebut yakni Program “Bincang Kita” di Kompas TV Jakarta, berdurasi 30 menit, tayang on air di Kompas TV, serta disertai promosi di media sosial Kompas TV, unggahan di kanal YouTube Kompas TV, dan infografis di Instagram Kompas TV serta Kompas online.
Sementara paket kedua yakni ‘Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi’ dengan kode RUP 59729288. Total pagu paket tersebut Rp 500 juta bersumber dari APBD TA 2025.
Dengan rincian spesifikasi pekerjaannya yakni :
Program BINCANG KITA, Production on Studio Kompas TV Jakarta, On air Kompas TV, Duration : 30 minutes, Promo on Media Social Kompas TV, Upload material youtube Kompas TV, Other Campaign Promote: Info Grafis on Instagram Kompas TV, dan Info Grafis on Instagram Kompas
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Maluku Utara, Iksan RA Arsad mengaku jika pihaknya belum bisa memastikan nominal kontrak publikasi yang mencapai miliaran rupiah.
Dikatakan Iksan publikasi kegiatan pemerintahan menjadi tugas komunikasi publik Pemerintah Daerah, baik melalui media lokal maupun nasional. Bahkan selain kegiatan publikasi televisi, Pemprov Maluku Utara juga bekerja sama dengan Litbang Kompas yang berfokus pada survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pembangunan daerah.
“Kami belum bisa memastikan jumlahnya. Untuk publikasi TV nasional—yang kami tangani hanya satu paket, yaitu program penjelasan ibu gubernur tentang 100 hari kerja pasca pelantikan,” beber Ikhsan seperti dikutip dari situs berita kieraha
Seperti diketahui, Sherly merupakan salah seorang dari 18 gubernur yang memprotes kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan pemotongan TKD. Dimana pemangkasan anggaran itu berdampak besar pada pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur. Untuk Pemprov Maluku Utara, Total dana TKD yang dipangkas mencapai sebesar Rp 707 miliar.