Foto : Gas non subsidi
SUBANG – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji nonsubsidi varian 5,5 kilogram di wilayah Subang mengalami kenaikan menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga si “tabung pink” ini mulai memicu keluhan dari para pelaku usaha mikro hingga kekhawatiran terjadinya migrasi massal konsumen ke gas melon 3 kilogram.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga elpiji subsidi 3 kilogram tidak ikut naik demi menjaga daya beli masyarakat prasejahtera.
Kenaikan harga elpiji 5,5 kg langsung berdampak signifikan pada sektor usaha. Marji, salah seorang pemilik rumah makan di Kelurahan Soklat, Subang, mengaku kebingungan dalam menghadapi lonjakan biaya operasional.
“Waduh repot, ya mau gimana. Harga tabung pink naik, mau menaikkan harga produk (makanan) juga enggak mungkin, terlebih saat ini daya beli masyarakat masih menurun,” ujar Marji, Minggu 17 Mei 2026.
Keluhan serupa datang dari Cynthia, warga Sukajadi, Subang. Ia menilai kenaikan ini sangat memberatkan rumah tangga kelas menengah. Cynthia bahkan mengkhawatirkan adanya efek domino, di mana konsumen elpiji nonsubsidi berbondong-bondong pindah ke gas subsidi.
“Kenaikan tabung gas 5,5 kg sangat berdampak. Bahkan dikhawatirkan kondisi saat ini bisa berpotensi memicu migrasi rumah tangga menengah ke tabung gas subsidi 3 kilogram,” ungkap Cynthia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong masyarakat untuk melirik kearifan lokal dan potensi daerah sebagai solusi diversifikasi energi alternatif, salah satunya lewat pemanfaatan biogas.
“Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa. Sampah, bisa. Listrik, bisa,” kata Dedi Mulyadi.
Selain biogas, Dedi Mulyadi menyarankan strategi pemenuhan energi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing seperti untuk di wilayah pedesaan penggunaan kayu bakar dinilai masih sangat relevan, ekonomis, dan memanfaatkan kearifan lokal sedangkan untuk di wilayah perkotaan peralihan ke penggunaan kompor listrik menjadi pilihan yang lebih modern, efisien, dan praktis.
“Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita,” tutur Gubernur Jabar.