foto : Ist
SUBANG – Keberadaan bank sampah di Kabupaten Subang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah. Saat ini, tingkat pengurangan dan penguraian sampah melalui bank sampah baru mencapai 0,2 persen jika dipresentasikan dengan jumlah sampah yang ada.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Subang, Andri Mulya Priatna, mengatakan saat ini terdapat satu Bank Sampah Induk (BSI) dan 20 Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di sejumlah wilayah.
“Masih belum optimal, presentasinya baru sampai 0,2 persen untuk dari jumlah sampah yang ada, ” kata Andri, Selasa (2/6/2026).
Menurut Andri, pihaknya saat ini tengah menjalankan instruksi Bupati Subang terkait pengelolaan sampah yang harus diselesaikan di tingkat desa dan kelurahan.
“Instruksi kami jalankan, jadi pengelolaan sampah habis di tingkat desa dan kelurahan, tidak sampai ke TPA untuk sampah rumah tangga,” ujarnya.
Andri mengakui efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Subang. Meski demikian, DLHK tetap berupaya mengoptimalkan berbagai program penanganan sampah yang ada.
“Iya, efisiensi anggaran tentu saja menjadi kendala dalam pengelolaan sampah,” katanya.
Untuk meningkatkan peran bank sampah, DLHK Subang berencana mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) para pengelola. Dalam waktu dekat, pelatihan bagi pengurus Bank Sampah Induk maupun Bank Sampah Unit akan segera dilaksanakan.
“Akan ada pelatihan dalam waktu dekat,” ungkap Andri.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan bank sampah dan fasilitas daur ulang sebagai salah satu pilar utama penanganan sampah di Jawa Barat. Program tersebut didorong sebagai solusi ekonomi sirkular sekaligus upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Menurut Dedi, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan sampah tidak akan ada habisnya, masyarakat harus bahu-membahu untuk penanganannya. Sampah masalah kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.