Foto : Wapres RI Gibran Rakabuming
Infoaktual – Di tengah santernya pengunduran diri posisi Wakil Presiden, perhatian publik tertuju pada hak serta fasilitas yang akan diterima jika seorang Wakil Presiden berhenti dengan hormat dari jabatannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, mantan pejabat negara tersebut tetap berhak atas sejumlah pensiun pokok, tunjangan, hingga pengawalan seumur hidup.
Landasan hukum mengenai hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan aturan tersebut, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima dana pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
Mengacu pada besaran gaji pokok Wakil Presiden saat ini yaitu
– Pensiun Pokok: Rp20.160.000 per bulan (atau sekitar Rp241,92 juta per tahun).
– Tunjangan Pasangan: 10% dari pensiun pokok (Rp2.016.000 per bulan).
– Tunjangan Anak: 2% dari pensiun pokok per anak (Rp403.200 per anak).
Namun, hak keuangan ini tidak otomatis berlaku tanpa adanya penetapan resmi mengenai status pemberhentian yang sesuai dengan prosedur ketatanegaraan yang berlaku.
Selain dana pensiun bulanan, negara juga menanggung berbagai fasilitas pendukung untuk mantan Wakil Presiden beserta keluarganya:
– Rumah Kediaman: Negara menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak beserta kelengkapannya.
– Kendaraan Operasional: Mendapat mobil dinas milik negara beserta fasilitas pengemudi.
– Perawatan Kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan untuk mantan Wakil Presiden dan keluarganya ditanggung oleh negara, termasuk jika memerlukan perawatan di luar negeri.
– Beban Tagihan Utilitas: Biaya penggunaan air, listrik, dan telepon ditanggung oleh negara sesuai ketentuan.
– Pengamanan Paspampres: Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta pasangannya berhak mendapatkan pengamanan fisik jarak dekat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) secara terbatas seumur hidup.
Prosedur pengunduran diri seorang Wakil Presiden sendiri diatur ketat dalam UUD 1945, di mana pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses secara hukum dan konstitusional sebelum penetapan pemberhentian resmi diterbitkan.