
SUBANG – Wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan budi daya ikan kakap dalam proyek strategis revitalisasi tambak pemerintah. Pembangunan fisik kawasan ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Januari 2027 setelah proses administrasi dan pelepasan lahan dinyatakan rampung lebih awal dibandingkan daerah lain.
Di Kabupaten Subang, revitalisasi tambak mencakup lahan seluas 1.465,99 hektare yang tersebar di tiga kecamatan dan enam desa. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas perikanan, tetapi juga diproyeksikan mampu menyerap sedikitnya 7.500 tenaga kerja di sektor konstruksi maupun restorasi mangrove di seluruh kawasan.
Kepala Bidang Budi Daya Air Payau Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Udin Saepudin, mengungkapkan pihaknya tengah merampungkan pendataan terhadap para warga yang selama ini mengelola lahan tersebut.
“Sampai saat ini ada 512 penggarap yang menggarap lahan di kawasan hutan,” ujar Udin saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Lahan yang akan direvitalisasi tersebut merupakan area Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) serta tambak-tambak pesisir terlantar yang terdampak abrasi dan banjir rob. Terkait kompensasi atau dana kerohiman bagi ke-512 penggarap tersebut, Udin memastikan hak penggarap akan tetap dipenuhi sembari menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa proyek revitalisasi tambak Pantura secara keseluruhan mencakup total lahan seluas 14.090 hektare di empat kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya meliputi Kabupaten Karawang seluas 6.000 hektare, Bekasi 4.133 hektare, Indramayu 2.000 hektare, serta Subang sekitar 1.400 hingga 1.465,99 hektare.
Meski mencakup empat wilayah, pemerintah memprioritaskan pengerjaan tahap awal di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Dalam pelaksanaannya, kedua daerah memiliki fokus komoditas berbeda; Bekasi diarahkan untuk pengembangan ikan nila salin, sedangkan Subang difokuskan pada ikan kakap.
“Hari ini kita memulai di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Prosesnya alhamdulillah lebih awal,” kata Tb Haeru Rahayu.
Guna mengejar target konstruksi pada Januari 2027, KKP kini mempercepat penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) serta sertifikasi lahan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan setempat. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat pesisir Pantura secara berkelanjutan.

