
Foto : Ilustrasi
SUBANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang, Dadan Dwiyana, mengungkapkan bahwa perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi full digital berdampak pada realokasi anggaran kebutuhan. Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk skema hibrid (digital dan manual) dialihkan ke pos yang lebih relevan dengan pelaksanaan digital.
Menurut Dadan, pada perencanaan awal Pilkades di Subang disiapkan rincian kebutuhan manual serta kebutuhan digital. Ketika sistem ditetapkan full digital, komponen manual yang tidak lagi relevan seperti surat suara tidak lagi diadakan dan anggarannya digeser ke kebutuhan yang sesuai, termasuk mendukung sosialisasi serta penyediaan perangkat.
“Artinya kan harus dibelanjakan untuk kebutuhan yang sesuai. Kayak contoh tadi surat suara, kan tidak dibutuhkan,” ujar Dadan, Jumat (20/11/2026).
Terkait tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar dari APBD perubahan, Dadan menjelaskan bahwa dana tersebut diarahkan untuk kebutuhan sewa yang tidak ditanggung provinsi, termasuk dukungan perangkat. Perangkat yang digunakan dalam Pilkades digital antara lain tablet dan printer termal sebagai komponen utama, serta perlengkapan pendukung seperti perkabelan dan sistem aplikasi bundling di dalamnya.
Ia menambahkan, anggaran awal sebesar Rp24,9 miliar dari APBD murni yang disiapkan untuk skema hibrid tetap memerlukan penyesuaian agar pembelanjaannya selaras dengan pelaksanaan full digital. Sementara itu, untuk rincian nilai sewa pihak ketiga, Dadan menyebut penghitungannya masih berjalan.
” Ya itu sudah berjalan mulai dari sosialisasi hingga lainnya, nah kita masih merinci,” katanya.

