
Foto : Sosialisasi Kelayan Binter
SUBANG – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Subang menggelar kegiatan sosialisasi Pembentukan Kelompok Keluarga Binaan (Kelayan Binter) di Aula Bapas Subang. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bapas Kelas II Subang Tommy Ardy Nugroho, A.Md.IP., S.H., M.M., serta perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Didik Abdi Waluyo.Rabu ( 18/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Subang, perwakilan Polres Subang, Kodim Subang, kepala dinas terkait, serta para lurah, camat, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Subang.
Dalam pemaparannya, Kepala Bapas Subang Tommy Ardy Nugroho, A.Md.IP.,SG.,M.M., mengatakan Kelayan Binter bukanlah program dari Bapas Subang saja, karena Kelayan Binter merupakan program unggulan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan.
“Program Kelayan Binter ini tidak lain adalah untuk memaksimalkan proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan dengan mensimulasikan seluruh pihak atau seluruh sektor yang ada di wilayah tersebut.”ujar Tommy,
Ia menyebut Bapas Subang tidak akan mungkin bisa melaksanakan pelayanan bimbingan integrasi ini dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak: pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.
“Harus ada dukungan dari berbagai pihak: pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.” Ungkapnya.
Perwakilan Kanwil Jabar Didik Abdi Waluyo mengatakan transisi paradigma penanganan kini bergeser dari pendekatan lama (retributif) yang fokus pada pemenjaraan dan pembalasan, menuju pendekatan baru (restoratif) yang berfokus pada pemulihan hubungan dengan masyarakat serta intervensi kolaboratif. Melalui prinsip kerja kolaboratif yang mencakup integrasi sosial, multi-pihak, berbasis bukti, dan non-diskriminasi, Bapas Subang menggandeng berbagai instansi dan pemangku kepentingan.
Pembagian peran dalam Kelayan Binter melibatkan sinergi lintas sektor:
Pemda / Perangkat Desa: Menyediakan akses pelatihan (UMKM) dan mendukung penerimaan warga lokal. Babinsa / Bhabinkamtibmas: Memberikan bantuan pengamanan dan pengawalan saat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan kunjungan.
Dunia Usaha / Swasta: Membuka kuota magang atau kerja terbatas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) terarah. Tokoh Agama / Masyarakat: Melakukan pendekatan kultural, konseling, dan mediasi warga agar tidak menolak klien.
Sinergi pembiayaan yang realistis juga ditekankan dalam program ini, di mana Bapas mengoptimalkan kuota program pelatihan kerja yang sudah berjalan di Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Sosial, serta memanfaatkan akses CSR dari BUMN/BUMD/Swasta di wilayah terkait tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mendadak.
“Kami mengapresiasi langkah Bapas Subang yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi ini sebagai wadah penting untuk mengoptimalkan proses reintegrasi sosial bagi warga binaan,” katanya.
Melalui kolaborasi erat antara Bapas Subang, jajaran kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menekan angka residivisme serta memastikan warga binaan dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.

