Foto : Konsorsium Mimbar Bebas
SUBANG – Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026, sejumlah organisasi masyarakat dan elemen aktivis yang terdiri dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB), LSM Laskar NKRI, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), serta Gunem Subang, menyatukan kekuatan dalam wadah Konsorsium Mimbar Bebas yang digelar di Wisma Karya, Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi dan penyampaian aspirasi sebagai bentuk solidaritas antar organisasi, aktivis, serta perwakilan masyarakat dalam menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara optimal dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinator Lapangan Konsorsium Mimbar Bebas, Diny Khoerudin, yang akrab disapa Pidi sekaligus Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Subang, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar aksi penyampaian pendapat, melainkan bentuk keterwakilan masyarakat yang menginginkan adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Subang.
“Kami yang berkumpul di sini merupakan bagian dari keterwakilan masyarakat. Ada lima tuntutan yang kami suarakan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mulai dari penegakan supremasi hukum, persoalan penyerapan tenaga kerja yang belum sebanding dengan besarnya investasi, dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan alam termasuk potensi risiko geothermal, persoalan PTPN I Regional II yang berdampak terhadap petani dan pedagang, hingga sikap pemerintah dalam membuka ruang kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat,” tegas Pidi kepada awak media.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi yang disampaikan melalui Mimbar Bebas diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan agar pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, salah satu pimpinan organisasi, H. Agus Gumilar selaku Ketua DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Kabupaten Subang, menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke Kabupaten Subang.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi konkret dan praktis agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya dalam membuka kesempatan kerja.
“Pemerintah semestinya memberikan solusi praktis untuk mengimbangi nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Subang dengan penyerapan tenaga kerja atau pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Jangan kemudian masyarakat hanya diarahkan untuk mengunduh dan mendaftar melalui aplikasi Nyari Gawe dengan dalih meminimalisasi pungutan liar. Itu belum tentu menjadi solusi menyeluruh,” ungkap Agus.
Menurutnya, sistem pendaftaran melalui aplikasi tetap perlu diimbangi dengan mekanisme yang memastikan kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa organisasinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk merumuskan solusi apabila diberikan ruang untuk duduk bersama.
“Kami siap bekerja sama dan memberikan solusi terbaik. Pemerintah jangan hanya melihat organisasi sebagai pihak yang menyampaikan kritik, tetapi juga harus membuka ruang bagi organisasi yang memiliki gagasan dan kesiapan untuk berkontribusi,” tambahnya.
Di sisi lain, Nanang yang mewakili DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Subang turut menyampaikan kritik terhadap kondisi penegakan supremasi hukum yang menurutnya masih membutuhkan pembenahan serius.
“Penegakan supremasi hukum di negara kita sejak dahulu masih menjadi persoalan. Jangan sampai hukum terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Laporan masyarakat sering kali membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan penanganan serius, sementara persoalan yang mendapatkan perhatian pejabat justru bisa bergerak dengan cepat. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi. Apakah penegakan hukum hanya menjadi milik mereka yang memiliki jabatan?” ujar Nanang.
Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun latar belakang.
KONSORSIUM SIAP MELAKUKAN KONSOLIDASI LANJUTAN
Menutup rangkaian kegiatan, seluruh pimpinan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Mimbar Bebas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal lima tuntutan tersebut.
Mereka juga menyampaikan bahwa apabila tidak terdapat respons dan tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kabupaten Subang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, konsorsium siap melakukan konsolidasi lanjutan dengan kekuatan massa hingga tiga kali lipat dari jumlah peserta sebelumnya.
Pernyataan tersebut, menurut konsorsium, merupakan bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti sebatas penyampaian pendapat di ruang publik.
ADAPUN LIMA TUNTUTAN KONSORSIUM MIMBAR BEBAS YAITU :
- Penegakan Supremasi Hukum: Mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan dan mekanisme yang efektif serta praktis dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sejalan dengan besarnya investasi yang masuk ke Kabupaten Subang.
- Penindakan Tegas terhadap PTPN I Regional II: Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam menyikapi persoalan yang dikeluhkan para petani dan pedagang serta memberikan kepastian penyelesaian yang berkeadilan.
- Perlindungan Lingkungan dan Kelestarian Alam: Mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan kerusakan alam, sekaligus meminta evaluasi serius terhadap potensi dampak dan risiko aktivitas geothermal.
- Keterbukaan Pemerintah terhadap Organisasi Masyarakat: Mendesak pemerintah bersikap terbuka dan memberikan ruang kolaborasi serta kemitraan kepada seluruh organisasi yang memiliki komitmen dan kesiapan untuk bekerja sama membangun Kabupaten Subang.
Melalui Konsorsium Mimbar Bebas, seluruh organisasi berharap pemerintah tidak hanya mendengar suara masyarakat, tetapi juga menghadirkan tindakan nyata melalui kebijakan, evaluasi, dan penyelesaian persoalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi,” menjadi semangat yang diusung dalam konsolidasi Mimbar Bebas tersebut.