Lompat ke konten
Home » Dinsos Subang Edukasi Warga Soal Fitur “Angkut ODGJ” di Sapawarga, Catat 20 Orang Sepanjang 2026

Dinsos Subang Edukasi Warga Soal Fitur “Angkut ODGJ” di Sapawarga, Catat 20 Orang Sepanjang 2026

Foto : Dinsos Subang Tangani ODGJ

SUBANG –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur “Angkut ODGJ” pada aplikasi Sapawarga untuk menertibkan alur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) secara real time.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Subang segera menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan digital tersebut.

Penyuluh Sosial Dinsos Subang, Rizky Ramadhan, menyatakan kesiapannya dalam mengedukasi warga agar memahami mekanisme pelaporan dan penanganan ODGJ berbasis digital yang digagas Pemprov Jabar.

“Ya, kami akan menggelar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena ini melalui digitalisasi,” ujar Rizky saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Rizky menjelaskan, sebelum hadirnya fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga, Dinsos Subang menangani ODGJ berdasarkan laporan pelimpahan dan hasil evakuasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Setelah menerima pelimpahan, petugas Dinsos membawa ODGJ tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menjalani pemindaian iris mata (iris scan). Langkah ini dilakukan guna melacak identitas dan kelengkapan data kependudukan sebelum akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga.

“Terdapat proses yang kita lakukan, hingga ODGJ tersebut kami serahkan ke pihak keluarga,” kata Rizky.

Berdasarkan catatan Dinsos Subang, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, kurang dari 20 ODGJ yang dilimpahkan oleh Satpol PP. Dari hasil verifikasi data kependudukan, mayoritas ODGJ yang terjaring di wilayah Subang justru berasal dari luar daerah, seperti Cianjur, Cirebon, Jakarta, dan Indramayu, di samping warga asli Subang sendiri.

“Ada banyak juga yang dari luar daerah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga diluncurkan Pemprov Jabar untuk memutus mata rantai pembuangan atau pengiriman ODGJ antarwilayah tanpa kepastian layanan medis maupun sosial.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sistem digital ini dirancang agar penanganan pasien lebih terukur, manusiawi, dan terpantau dari hulu ke hilir.

“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon,”ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).

Dalam penerapannya, Pemprov Jabar mengintegrasikan sistem ini bersama Dinsos, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), serta pemerintah kabupaten/kota. Nantinya, basis data yang terekam di aplikasi Sapawarga akan menjadi acuan perencanaan anggaran obat-obatan, kapasitas ruang perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.

“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkas Dedi.