Lompat ke konten
Home » Dispemdes Subang Pastikan Pilkades Digital Anti-Kecurangan dan Nihil Suara Ganda

Dispemdes Subang Pastikan Pilkades Digital Anti-Kecurangan dan Nihil Suara Ganda

Foto : Kepala Dispemdes Subang Dadan Dwiyana

SUBANG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pencoblosan manual. Sistem ini dinilai mampu meminimalisasi risiko suara tidak sah sekaligus menutup celah manipulasi maupun penggunaan hak pilih ganda.

Kepala Dispemdes Kabupaten Subang, Dadan Dwiyana, menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan suara berbasis digital mengeliminasi perdebatan klasik yang kerap terjadi saat penghitungan surat suara kertas. Pada sistem manual, panitia sering kali berselisih paham terkait posisi lubang coblosan yang mengenai garis atau penggunaan alat coblos yang tidak sesuai ketentua

“Kalau sistem digital lebih akurat. Pemilih tinggal menyentuh gambar kandidat, menekan tombol pilihan, lalu muncul notifikasi konfirmasi untuk meyakinkan pilihan sebelum suara dikunci oleh sistem. Tidak ada lagi perdebatan soal coblosan tembus atau mengenai garis,” ujar Dadan, Kamis (19/11/2026).

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kecurangan seperti pemilih yang datang dua kali atau praktik “joki” hak suara, Dadan menegaskan bahwa sistem digital telah dilengkapi pengamanan berlapis mulai dari meja registrasi hingga bilik suara.

Setiap pemilih wajib membawa surat undangan yang dilengkapi kode batang (barcode). Saat pemilih melakukan pemindaian di meja pendaftaran, sistem secara otomatis mencatat kehadiran dan mengunci data tersebut.

“Barcode itu hanya bisa dibaca satu kali oleh sistem. Jika ada yang mencoba memindai ulang untuk kedua kalinya, sistem langsung menolak dan menyatakan pemilih tersebut sudah menggunakan hak suaranya,” tegasnya.

Selain penguncian secara digital, prosedur pengawasan manual tetap diberlakukan secara ketat untuk mencegah praktik perjokian atau penyalahgunaan surat undangan milik orang lain. Sebelum masuk ke sistem pemungutan suara, panitia di meja pendaftaran wajib memverifikasi kecocokan identitas fisik pemilih dengan nama yang tertera pada surat undangan.

Apabila surat undangan dibawa oleh pihak yang tidak berhak atau diwakilkan, panitia berwenang menolak pemilih tersebut untuk masuk ke area pemilihan.

“Di meja pendaftaran itu diverifikasi kesesuaian antara orangnya dan undangannya. Setelah selesai memilih, surat undangan ditarik dan disimpan panitia, serta jari pemilih tetap dicelupkan ke tinta. Ditambah lagi ada saksi dari masing-masing calon yang mengawasi langsung proses verifikasi di lokasi,” pungkas Dadan.

Sementara itu, untuk persentase potensi kendala teknis atau margin of error pada perangkat lunak, Dadan menyebutkan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah pengawasan tim teknis penyedia sistem IT pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.