foto : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Infoaktual,- Perusahaan media di Pemprov Jabar harus menerima kenyataan akan terjadinya penurunan anggaran kerjasama media.
Dianggarkan Rp49 Miliar ditahun sebelumnya, kini Gubernur Jawabarat Dedi Mulyadi melakukan penurunan anggaran biaya pencitraan menjadi Rp3 miliar.
Hal tersebut tentu saja, menjadi sorotan bagi media yang bergantung pada pemerintah dalam kerjasama untuk keberlangsungan usahanya.
” Kalau ada yang ngomong Dedi Mulyadi adalah Gubernur pencitraan, ini saya tegaskan ya, biaya pencitraan untuk Pemprov Jabar diturunkan,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat 18 April 2025.
Kerjasama dengan media yang pertahunnya mencapai Rp49 miliar, diturunkan menjadi Rp3 miliar, hal tersebut menjadi perhatian dari banyak media khususnya pegiat media sosial Ade Armando.
Dia mengatakan langkah Dedi Mulyadi menurunkan anggaran kerjasama media tidak lain untuk merelokasikan anggaran ke kegiatan lain, namun menurunkan anggaran secara drastis untuk media.
mendapat informasi pada tahun 2021 belanja untuk media mencapai Rp34,6miliar, sedangkan tahun 2022 naik menjadi Rp43,1miliar, lalu pada tahun 2023 naik menjadi Rp49 miliar, pada tahun 2024 biaya belanja tersebut turun menjadi Rp19,9 miliar.Ade mengatakan Gubernur Jabar lebih memilih di publikasi apa adanya oleh media.
” Pada era Ridwan Kamil belanja untuk media capai puluhan miliar, berganti dengan Bey Mahmudin selaku PJ menurun jadi belasan, yang menarik adalah era Dedi Mulyadi dimana belanja media turun drastis menjadi Rp3,1 miliar,” kata Ade.
Dikatakannya, Pemerintah memberikan anggaran yang besar kepada media untuk membangun publikasi positif, sehingga media akan berketergantungan terhadap anggaran tersebut.
Maka munculah rilis berita dan hal – hal yang memunculkan pencitraan, akan tetapi dengan gebrakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, perusahaan media yang masih berketergantungan dengan old pattern ( pola lama ), maka akan gigit jari.
“Digitalisasi merubah semuanya, perusahaan media yang masih old pattern tidak akan bisa bertahan, ” kata dia.
Langkah Dedi Mulyadi tersebut bisa saja di ikuti oleh Pemerintah Daerah di Jawabarat, bahkan untuk di Kabupaten Subang sudah banyak OPD yang meminimalisasi pengeluaran belanja media.