Foto : Ilustrasi
SUBANG – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Subang hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Meski Pemkab Subang telah mengusulkan dua lokasi, Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan kajian sehingga titik pembangunan belum ditetapkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Saeful Arifin, mengatakan pihaknya telah mengajukan dua lokasi yang dinilai layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di kawasan Islamic Centre Subang dan wilayah Ranggawulung, Kecamatan Subang. Mungkin nantinya Pemda akan menjajaki kerjasama dengan PTPN untuk lokasi yang di usulkan selanjutnya.
“Sudah diajukan dua lokasi, namun masih dikaji lebih lanjut, sepertinya kami juga akan menjajaki dengan pihak PTPN,” ujar Saeful belum lama ini.
Menurutnya, hingga komunikasi terakhir dengan Kemensos, belum ada keputusan final terkait lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Terakhir kita bahas dengan Kemensos masih belum final keputusan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Padahal, program Sekolah Rakyat dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program yang digagas Kemensos itu juga terus menunjukkan progres di berbagai daerah di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah pusat mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dan tenaga kependidikan telah dibuka.Sebanyak 5.127 formasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pendaftaran seleksi berlangsung pada 8 hingga 14 Juni 2026.
“Artinya apa? Untuk SDM sudah dipersiapkan,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak yatim piatu, anak jalanan, hingga anak yang putus sekolah atau berpotensi putus sekolah.
Selain memberikan pendidikan formal mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, Sekolah Rakyat juga difokuskan pada pembentukan karakter, penguatan mental, dan keterampilan hidup peserta didik.
Pemerintah juga terus memperkuat kualitas tenaga pengajar melalui rekrutmen PPPK serta kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional saat ini telah mencapai rata-rata 78 persen.
Kita tetap optimistis. Minimum gedung SD, SMP, dan SMA bisa kita selesaikan dulu agar adik-adik bisa masuk ke sekolah yang baru di tahun ajaran baru pada Juli nanti. Kalaupun ada beberapa tempat yang belum 100 persen tuntas, minimal harus sudah fungsional,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dody menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan gedung utama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru.
Namun, ia mengakui pembangunan di sejumlah daerah menghadapi kendala akses jalan yang belum memadai untuk dilalui kendaraan dan alat berat proyek.
“Hampir di semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Jalan desa atau kabupaten biasanya bukan jalan yang layak dilewati alat berat. Oleh karena itu, para penyedia jasa memang harus mengeluarkan upaya ekstra untuk menyiapkan atau memperbaiki jalan kerjanya terlebih dahulu,” jelasnya.