SUBANG – Proyek Strategis Nasional ( PSN ) revitalisasi tambak nila salin di Kabupaten Subang memasuki babak baru. Lahan seluas 1.461,18 hektar milik Perhutani yang dikelola Kementrian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan status Kawasan Hutan Ketahanan Pangan ( KHKP),
Proses pematokan dilakukan secara kolaboratif oleh tim dari KKP, TNI, Polri, serta Dinas Perikanan Kabupaten Subang. ” Proses pematokan di enam desa dari tiga kecamatan telah dilakukan,” ujar Kepala Bidang Perikanan Budidaya Air Payau Dinas Perikanan Subang Udin Saepudin, Selasa 7 April 2026.
Dalam kegiatan pematokan batas wilayah,kehadiran aparat keamanan untuk memastikan luas lahan pun sangat membantu, mengingat skala proyek yang cukup masif. Udin menyatakan lahan tersebut ditargetkan akan beroperasional pada tahun 2027.
Pemerintah pusat melalui KKP mengucurkan dana fantastis sebesar Rp1,4 triliun untuk menyulap lahan di wilayah utara Kabupaten Subang menjadi kawasan budidaya nila salin modern. “Rasio anggaran diperkirakan mencapai Rp1 miliar per hektar, yang mencakup pembangunan infrastruktur tambak, sistem irigasi, hingga teknologi pendukung lainnya,” terangnya.
Udin menjelaskan rencana pengerjaan fisik revitalisasi akan digenjot pada tahun 2026 ini. Adapun terkait status sosial ekonomi di lokasi proyek, tercatat lebih dari 100 penggarap lahan Perhutani yang selama ini memanfaatkan area tersebut sebagai kolam ikan akan mendapatkan kompensasi.
“Para penggarap akan diberi kompensasi oleh negara. Namun, hingga saat ini nominal pastinya masih dalam tahap pengkajian dan belum diputuskan,”katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan revitalisasi nila salin diharapkan mampu menjadikan Subang sebagai sentra produksi nila salin terbesar di Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Dedi menyebut bahwa revitalisasi tambak akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan tambak.Menurutnya, anak muda di Jawa Barat nantinya dapat bekerja pada tiga sektor, yakni penyiapan kegiatan budi daya, pengelolaan budi daya, dan pengelolaan dari sisi produksi.
” Ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mulai dari penginapan kegiatan, pengelolaan budi daya hingga produksi,” jelas Gubernur Jabar.