foto : Petugas Sensus
SUBANG – Kedatangan petugas sensus ekonomi ke rumah-rumah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Subang menuai ragam reaksi. Sejumlah pelaku usaha mengaku khawatir data yang diberikan bakal berdampak pada kebijakan perpajakan mereka.
Salah seorang pelaku UMKM di Subang, Risma, mengaku enggan memberikan data secara detail kepada petugas. Ia merasa cemas usahanya justru bakal dikenakan beban pajak baru atau mengalami kenaikan tarif pajak.
“Ada pajak baru? Saya kan pelaku UMKM, jadi khawatir aja,” ungkap Risma,Minggu (21/6/2026).
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh warga lainnya, Tata. Ia menyoroti tata cara petugas.Menurutnya, koordinasi dengan perangkat lingkungan setempat adalah kunci agar pendataan berjalan lancar.
“Saya minta petugas sensus ekonomi koordinasi dahulu dengan RT setempat sebelum datang ke rumah.Karena kalau didampingi pengurus RT, kita gak was-was,” ujar Tata.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi memastikan data Sensus Ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan kepentingan perpajakan sengga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk menjawab pertanyaan dari petugas sensus.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga,” kata Sonny,Kamis (18/6/2026).
Pihaknya menegaskan bahwa sensus ekonomi yang dilakukan bersifat murni untuk kepentingan statistik. Data yang dikumpulkan sama sekali tidak
berkaitan dengan urusan perpajakan. BPS menjamin seluruh informasi yang diberikan warga terjaga kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang.
Ia menuturkan Sensus Ekonomi 2026 ini tidak hanya melakukan pendataan pada pelaku usaha, namun juga hingga tingkat keluarga. data hasil sensus ekonomi akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. “Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap,” katanya.
Secara nasional, kata dia, terdapat 32 juta pelaku usaha yang akan disensus. Selain itu, lanjut dia, terdapat 289,3 juta jiwa dari 95,3 juta keluarga yang juga menjadi sasaran sensus.