Foto : Agung Subur
SUBANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 165 desa di Kabupaten Subang resmi dialihkan sepenuhnya menggunakan sistem elektronik atau digital. Semula, pemungutan suara yang dijadwalkan pada 6 Desember 2026 tersebut dirancang menggunakan skema kombinasi antara sistem manual dan digital.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Kabupaten Subang, Agung Subur, membenarkan perubahan skema pelaksanaan Pilkades serentak yang tersebar di 28 kecamatan tersebut.
“Ya betul, akan digelar secara digital. Ini berlaku untuk keseluruhan desa,” kata Agung, Rabu (11/11/2026).
Skema awal mencatat hanya tiga desa yang menerapkan sistem digital penuh, sedangkan 162 desa lainnya mengombinasikan satu tempat pemungutan suara (TPS) digital dan sisanya secara manual. Namun, dalam perkembangannya, seluruh TPS yang berjumlah 630 lokasi diarahkan untuk menerapkan sistem full digital.
Menindaklanjuti perubahan skema tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang bersama tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi serta bimbingan teknis (bintek) dan simulasi bagi panitia serta operator Pilkades.
“Mengingat digelar secara digital, panitia Pilkades mengikuti bimbingan teknis,” ujar Agung.
Perubahan sistem pemungutan suara ini turut berdampak pada pengalokasian alokasi anggaran operasional yang mencapai Rp24,9 miliar. Anggaran yang semula diproyeksikan untuk pencetakan logistik fisik, seperti surat suara dan kotak suara, dialihkan untuk mendukung pembiayaan perangkat digital.
“Ada pergeseran anggaran ya. Awalnya untuk pemenuhan logistik cetak, kini digeser untuk sewa alat digital,” kata Agung menjelaskan.
Kesiapan pelaksanaan Pilkades Digital di Kabupaten Subang juga mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Jawa Barat yang melakukan evaluasi langsung di Kantor Dispemdes Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Edi Askari, menyatakan bahwa penerapan sistem digital di 630 TPS secara serentak menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara di daerah.
“Awalnya tiga desa melaksanakan Pilkades secara full digital dan sisanya satu desa satu TPS digital. Tetapi kini diarahkan seluruh TPS melaksanakan secara digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” tutur Edi.