foto : Ist
SUBANG– Ditahun 2025 terdapat 30.739 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) baru yang akan menerima dana PKH.
Dana bantuan yang di peruntukan ibu hamil, anak usia dini, lanjut usia ( Lansia ), penyandang disabilitas berat, dan anak sekolah tersebut, pihak Dinas Sosial mengimbau agar mengunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.
” Ditahun 2024 jumlah penerima KPM yang menerima dana PKH ada sebanyak 69.441 KPM, nah jumlah itu bertambah di tahun 2025 ini sebanyak 100.180 KPM,” ujar Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Subang Deni Wiryanto, pada Senin 17 Februari 2025, dikutip Purwasuka Viva.
Menurut Deni, penambahan jumlah PKH didasarkan survei bank dunia, dimana program PKH merupakan satu – satunya program yang memiliki indeks efesiensi dan penurunan derajat kemiskinan yang siginifikan.
Dalam program PKH, Pemerintah pusat melalui Kementerian sosial menggulirkan dana Rp4,7 miliar terhitung Januari, Februari dan Maret 2025 untuk KPM di Subang.
” Karena jumlah KPM yang bertambah, maka dana bantuannya pun ikut bertambah, ” ungkapnya.
Deni mengimbau, dana PKH bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya oleh penerima manfaat, dan jangan dipergunakan untuk membayar hutang, daj membeli barang yang bersifat konsumtif.
Akan hal itu pihaknya sudah meminta kepada para pendamping PKH, untuk melakukan monitoring dan membina KPM saat membelanjakan dana PKH yang diterima.
” Kami sudah meminta kepada para pendamping agar melakukan monitoring, baik sebelum menerima dan sesudah menerima dana PKH,” tegasnya.
Selain itu, Deni mengatakan terdapat 204 pendamping PKH yang mendampingi,memberikan pelatihan pada KPM dan telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK ).
” Mereka berstatus PPPK, meski SK nya belum turun,” ungkap Deni.
Sementara itu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin ( PFM ) Dinas Sosial Subang Yayat mengatakan pada tahun 2024 jumlah warga miskin di Kabupaten Subang mencapai 152 ribu jiwa.
Dari data tersebut, banyak warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ), menerima bantuan BPNT dan PKH.
” Itu data dari Dinsos ya, data itu masuk kedalam DTKS, ” katanya.