Foto : Kantor BGN
Infoaktual – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya saat ini masih menanggung total tunggakan alias utang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun. Hal tersebut merupakan sisa dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Tunggakan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).
“Ini adalah rekapitulasi tunggakan-tunggakan yang kami harus selesaikan. Totalnya Rp 1,609 triliun. Tapi insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” kata sosok yang akrab disapa Sari tersebut, dikutip dari Vivanews,Minggu (19/7/2026).
Dalam paparannya, Sari merinci berbagai pos belanja yang belum dibayarkan. Komponen terbesar bersumber dari belanja modal, yakni untuk biaya pembangunan dapur yang menembus angka Rp 1,04 triliun.
Selain itu, BGN juga menunggak pembayaran ke pihak ketiga, mulai dari penyedia jasa hingga institusi pendidikan. Berikut rinciannya:
– Belanja Modal (Pembangunan Dapur): Rp 1,04 triliun
– Jasa Lainnya (Event Organizer & Publikasi): Rp 330 miliar
– Biaya Sertifikasi: Rp 111 miliar
+ Tunggakan Bantuan Pemerintah (Banper): Rp 100 miliar
– Belanja Bahan (Seragam, Sendok, Call Center, dll): Rp 16,1 miliar
– Universitas Pertahanan (Unhan): Rp 7,3 miliar
– Honor Narasumber: Rp 812 juta
– Perjalanan Dinas: Rp 684 juta
– Jasa Konsultasi: Rp 200 jutaSewa
– Kendaraan Insidental: Rp 121 juta
Sari menegaskan komitmen BGN untuk melunasi seluruh tunggakan tersebut pada tahun anggaran 2026 ini. Namun, ia tidak menampik bahwa proses pembayaran sangat bergantung pada ketersediaan anggaran lembaga yang saat ini statusnya masih diblokir.
Meski begitu, ia memastikan beberapa pos anggaran yang sudah lolos verifikasi akan segera dicairkan dalam waktu dekat oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
“Beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA,” pungkas Sari.