Foto : Warga Subang daftar Haji
Infoaktual – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji penerapan sistem ‘war tiket’ untuk keberangkatan ibadah haji tanpa antrean panjang. Meski demikian, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Prabowo, menegaskan bahwa calon jemaah yang telah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas utama.
“Prioritasnya duluan untuk yang sudah ngantre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama,” kata Dahnil, Minggu 12 April 2026.
Ia menjelaskan, wacana tersebut muncul sebagai upaya mencari solusi atas persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menuntaskan masalah tersebut sekaligus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji.
Ditanya soal potensi adanya permainan orang dalam (ordal) jika sistem ‘war tiket’ ini diberlakukan, Dahnil menyebut pihaknya masih fokus menghabiskan antrean calon jemaah dulu.
“Wacana ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah antrean, artinya fokus untuk habiskan dulu sampai tak ada lagi antrean dan membenahi tata kelola keuangan haji yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)” kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan wacana ini muncul sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat masa tunggu haji. Hal ini dilakukan sebagai respons atas visi Arab Saudi 2030 yang berencana meningkatkan kapasitas jemaah hingga 5 juta orang. Jika hal itu terealisasi, kuota haji Indonesia diprediksi melonjak hingga 500 ribu jemaah.
“Misalnya nanti Arab Saudi 2030 itu kemungkinan mereka akan menampung lebih dari 5 juta jemaah. Artinya kuota kita pasti dinaikkan juga. Tadinya sekarang kita 221 ribu, kalau mereka jadi 5 juta jumlah jemaah kita bisa hampir 500 ribu. Artinya lebih dari 150%. Jumlah itu apakah memungkinkan tidak buat kita bisa di cover pakai keuangan haji yang sekarang? Itu ternyata tidak memungkinkan,” ungkap Dahnil.
Disisi lain, Masyarakat Subang secara tegas menyatakan penolakan terhadap mekanisme “war tiket” atau sistem adu cepat dalam pendaftaran kuota haji. Sistem ini dinilai tidak adil dan berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang lebar di tengah masyarakat.
Para calon jemaah di Subang khawatir, jika prosedur pendaftaran haji dilakukan menyerupai perburuan tiket konser, mereka yang tidak memiliki akses teknologi mumpuni atau jaringan internet cepat akan tersisih.
“Ibadah haji itu panggilan agama, bukan perlombaan teknologi. Kasihan warga yang di desa kalau harus adu cepat internet dengan orang kota,” ujar salah satu calon jemaah asal Subang, Asyari.
Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap pihak penyelenggara haji. Mereka tidak ingin ada celah permainan “orang dalam” atau malpraktik dalam distribusi kuota.
Warga menuntut transparansi total agar sistem antrean tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, yakni berdasarkan urutan pendaftaran (first come, first served) yang terdata secara resmi dan kronologis.
“Kami ingin pemerintah hadir untuk mengawasi ketat penyelenggara. Jangan sampai ada permainan kuota di bawah meja yang merugikan jemaah kecil,” tegasnya.