foto : ist
SUBANG – Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., menghadiri kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemantauan serta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, pada Kamis (03/04/2026)
Kegiatan tersebut menjadi forum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan layanan gizi berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Subang Kang Akur, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya karena memberikan perhatian langsung kepada daerah, termasuk Kabupaten Subang dan Indramayu.
Ia menegaskan bahwa isu pemenuhan gizi merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pemenuhan gizi menentukan kualitas generasi ke depan, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah kita” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran strategis dalam memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kang Akur juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Subang sejauh ini berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu terus diperbaiki.
“Di Subang, program MBG sudah berjalan cukup baik, namun tentu masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Forum seperti ini menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program tersebut di lapangan.
Lebih lanjut, Kang Akur menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera.
Sementara itu, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin dalam sambutannya juga menyampaikan pandangan senada terkait pentingnya penguatan program pemenuhan gizi serta sinergi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menyampaikan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.
“Ini adalah program untuk rakyat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat nyata”tegasnya.
Ia juga menjelaskan peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawal implementasi program MBG, termasuk melalui sistem pemantauan, pengawasan, serta pembentukan satuan tugas guna memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait kebijakan dan pelaksanaan program MBG oleh Letjen (Purn) Dadang, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program tersebut.