Foto : Pemerhati Sosial Kabupaten IP Subang Megi Akbar
SUBANG – Kehadiran pabrik raksasa kendaraan listrik (EV) PT BYD Auto Indonesia di Kabupaten Subang memicu sorotan tajam dari kalangan pemerhati sosial. Pasalnya, serapan tenaga kerja lokal asal Subang dinilai masih sangat minim di tengah masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri.
Pemerhati Sosial Kabupaten Subang, Megi Akbar Setiawan, mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja di pabrik tersebut seharusnya berasal dari warga setempat. Ia menilai transformasi wilayah dari yang dulunya hamparan tanaman kini menjadi pabrik harus diiringi dengan perlindungan dan keberpihakan nyata bagi masyarakat lokal.
“Jika berbicara tentang industri EV, semua sama berangkat dari nol. Nah, bagaimana peran Pemkab Subang dan semua lapisan agar PR ini bisa terselesaikan?” ujar Megi kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Megi mendorong agar Pemerintah Kabupaten Subang segera merumuskan regulasi khusus, yang mengatur kuota penyerapan tenaga kerja lokal, tanpa mengesampingkan standar kualifikasi perusahaan.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Subang yang harus dioptimalkan untuk menggenjot kompetensi warga. Terlebih, setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat telah memiliki fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang bisa disinergikan.
Tidak hanya soal minimnya kuota lokal, Megi turut mengkritik fenomena pekerja Warga Negara Asing (WNA) di level konstruksi atau pekerjaan tingkat bawah di lingkungan proyek. Menurutnya, pekerjaan fisik seperti memasang bata, mengaduk semen, hingga pemasangan plafon seharusnya bisa dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga kerja lokal.
Ia mengingatkan agar instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan hingga Imigrasi mengawasi ketat penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beleid tersebut mengatur bahwa tenaga kerja asing yang didatangkan minimal harus berstatus sebagai tenaga ahli.
“Jika hari ini ngaduk, masang bata, plafon, apa tidak jadi konflik sosial di masyarakat? Oleh karena itu, harapan saya ini menjadi PR sektor terkait, bisa jadi ketenagakerjaan, imigrasi, dan lainnya,” tegasnya.
Kritik senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Saat melakukan inspeksi dan berdialog langsung dengan para pekerja di pabrik tersebut, ia mendapati bahwa pekerja lokal Subang masih kalah dominan dibanding pendatang dari luar daerah, seperti Sumedang, Indramayu, Bekasi, hingga Medan.
“Saya cek dan diperkirakan warga Subangnya hanya 2 dari 10, artinya apa, masih minim warga Subangnya,” ungkap Dedi saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Subang ke-78.
Gubernur menilai, solusi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan kualifikasi ini adalah dengan melakukan integrasi kurikulum keterampilan teknis industri di tingkat SMA dan SMK. Pelatihan ini dinilai penting untuk dimulai sejak siswa duduk di bangku kelas 10 agar generasi muda Subang benar-benar siap diserap oleh industri otomotif berteknologi tinggi.