Foto: ilustrasi bansos
SUBANG – Rencana pemerintah mengubah skema bantuan sosial (bansos) menjadi transfer tunai langsung disambut positif oleh sejumlah warga di Kabupaten Subang. Mereka berharap kebijakan tersebut benar-benar terealisasi pada tahun ini dan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
Salah seorang warga Subang, Rahayu, mengaku optimistis bantuan tunai yang disebut-sebut mencapai rata-rata Rp5,4 juta per penerima dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, termasuk sebagai modal usaha.
“Semoga bisa terealisasi tahun ini,” ujar Rahayu, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, jika bantuan tersebut benar-benar diberikan secara tunai, dana itu bisa digunakan untuk menambah modal berdagang sehingga mampu meningkatkan penghasilan keluarga.
“Bisa digunakan untuk modal usaha nggak ya? Lumayan buat dagang, jadi berputar lagi uangnya,” katanya.
Harapan serupa juga muncul di tengah rencana pemerintah yang tengah menyiapkan perubahan pola penyaluran bantuan sosial. Nantinya, bantuan tidak lagi didominasi dalam bentuk barang, melainkan lebih banyak diberikan langsung kepada masyarakat melalui transfer tunai.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial ke dalam skema transfer tunai yang lebih terarah kepada penerima manfaat.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, kebijakan tersebut akan didukung oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik berbasis kecerdasan buatan (AI).
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih akurat sehingga penyaluran bansos maupun bantuan langsung tunai dapat tepat sasaran.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” ujarnya.
Selain memperbaiki akurasi data penerima, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan pendekatan subsidi. Jika selama ini subsidi banyak diberikan dalam bentuk barang atau komoditas tertentu, ke depan bantuan akan diarahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
Pemerintah menargetkan implementasi sistem Digital Single ID dapat mulai berjalan pada akhir 2026. Dengan integrasi data tersebut, berbagai program bantuan sosial diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat penerima manfaat.